TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan pemerintah mengecualikan guru dalam formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS mulai tahun 2021 disesalkan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
“Keputusan ini adalah bentuk kado prank akhir tahun yang membuat para guru sedih di penghujung 2020," kata Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, Rabu, 30 Desember 2020.
Pernyataan Satriwan merespons penjelasan pemerintah yang hanya membuka 1 juta formasi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021. "Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK. Jadi bukan (penerimaan) CPNS lagi," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam konferensi pers, Selasa, 29 Desember 2020.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN memutuskan tak lagi menerima guru dengan status CPNS. "Tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ujar Bima.
Keputusan ini di antaranya didasarkan pada pertimbangan selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antardaerah secara nasional. Hal tersebut terjadi karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS.
